Lamongan, PC Fatayat NU Lamongan – Dalam upaya memperkuat pemahaman politik dan mendorong pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput, PC Fatayat NU Lamongan menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lamongan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program "Ngaji Demokrasi" yang diselenggarakan secara bertahap di setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU se-Kabupaten Lamongan. Salah satu titik pelaksanaannya adalah PAC Fatayat NU Mantup, yang menggelar pertemuan rutin Forum Da'iyah dengan tema "Literasi Demokrasi dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif" pada Selasa (13/10/2026) di Gedung MWC NU Mantup.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MWC NU Mantup dan dihadiri langsung oleh Ketua PC Fatayat NU Lamongan. Turut hadir sebagai narasumber, Yulianti, M.Pd., yang merupakan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas BAWASLU Kabupaten Lamongan. Sinergi ini menegaskan komitmen kedua lembaga untuk mempersiapkan kader Fatayat NU, khususnya para Da'iyah, dalam menghadapi dinamika demokrasi dan agenda pemilu mendatang.

Dalam paparannya, Yulianti menyoroti sejarah panjang perjuangan perempuan dalam politik, baik secara global maupun nasional. Ia memaparkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami kemajuan, target kuota 30% masih belum tercapai secara maksimal. Di tingkat nasional, keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 2019 berada di kisaran 20,87%, dan diproyeksikan mencapai 21-22% pada tahun 2024. Sementara itu, laporan UN Women menunjukkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen dunia masih di bawah 30%.

Konteks lokal Kabupaten Lamongan menjadi perhatian serius dalam kegiatan ini. Data menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah calon legislatif (caleg) perempuan dengan yang terpilih. Pada Pemilu 2019, caleg perempuan mencapai 35,03% dengan tingkat keterpilihan 26%. Namun, pada Pemilu 2024, meskipun caleg perempuan meningkat menjadi 36,07%, tingkat keterpilihannya justru menurun drastis menjadi 14%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan kuota masih bersifat administratif dan belum menjamin keterwakilan substantif. Faktor-faktor seperti penempatan nomor urut, distribusi daerah pemilihan, kekuatan modal politik, dan budaya patriarki masih menjadi penghambat utama.

Meski demikian, narasumber menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai penentu arah demokrasi. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) TW 3 Tahun 2026 mencatat total 1.069.754 pemilih di Lamongan, dengan jumlah pemilih perempuan yang sangat signifikan. Pada Pilkada 2024 lalu, dari 761.908 pengguna hak pilih, sebanyak 407.896 di antaranya adalah perempuan. "Tingginya jumlah pemilih perempuan menunjukkan besarnya pengaruh perempuan terhadap hasil Pemilu/Pilkada," ujar Yulianti.

Menghadapi tantangan pemilu mendatang yang semakin kompleks—seperti masifnya pengaruh media sosial, ancaman hoaks, dan politik uang—Fatayat NU didorong untuk mengambil peran strategis. Perempuan dinilai memiliki posisi kunci sebagai agen pendidikan politik dalam keluarga, pelopor anti politik uang, serta aktif dalam pengawasan partisipatif. Hal ini sejalan dengan komitmen BAWASLU Lamongan yang membuka Posko Aduan Masyarakat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), guna memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, atau sebaliknya.

Kegiatan Ngaji Demokrasi ini ditutup dengan ajakan untuk bersama-sama mengawal jalannya demokrasi. Para kader Fatayat NU diingatkan untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, menolak politik uang, melawan hoaks, dan aktif mengawasi jalannya pemilu. "Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama BAWASLU, tegakkan keadilan pemilu," pungkasnya, selaras dengan semangat PC Fatayat NU Lamongan untuk terus memperjuangkan keterwakilan dan keadilan bagi perempuan.

oleh Litbang PC Fatayat NU Lamongan